Lembata - Penjabat (Pj) Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang dilaksanakan di Aula Ankara, Kelurahan Lewoleba Timur, pada Senin, (18/11/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Lembata ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga profesi, serta media.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Paskalis Ola menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, urusan ini sangat kompleks dan tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, swasta, maupun individu, untuk menangani permasalahan yang terus berkembang terkait perempuan dan anak.
"Pemda dan masyarakat, dalam hal ini lembaga non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta pihak swasta, harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadapi permasalahan - permasalahan perempuan dan anak yang terus berkembang," ujar Paskalis Ola.
Pj Bupati juga memaparkan data dari Dinas P2PA Kabupaten Lembata tahun 2023 yang menunjukkan kekerasan terhadap perempuan mencapai 82,1% atau 83 kasus, sementara kekerasan terhadap anak tercatat 44,55% atau 45 kasus. Selain itu, indeks ketimpangan gender di kabupaten ini tercatat sebesar 0,778, sedangkan indeks pemberdayaan gender sebesar 53,89%.
"Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan data tahun 2021 hingga 2023. Ini membuktikan bahwa indeks kesetaraan gender dan pemberdayaan gender kita masih jauh dari harapan," tutur Paskalis.
Untuk itu, lanjutnya, kolaborasi pentahelix sangat diperlukan untuk memerangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pj Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga generasi penerus, mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045.
"Mari mulai dari sekarang kita menjaga anak-anak kita, agar Indonesia bisa meraih bonus demografi yang akan datang," harap Paskalis.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lembata.
