Lembata, Pojoknesia.com - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kuota BBM bersubsidi yang terbatas kembali menjadi agenda tahunan pemerintah yang lagi menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Lembata.
Tak ingin dinilai lamban, Pemda Lembata bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini dengan melakukan pertemuan dengan pihak BPH migas di Jakarta dan menggelar rapat terbatas (Ratas) internal yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lembata, Lewoleba, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Koperindag, Satpol-PP, serta perwakilan SPBU dari PT Satu Lembata.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah membahas persoalan akurasi data kebutuhan BBM di Lembata. Wabup Nasir dalam arahannya menekankan pentingnya data yang valid dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) akan mengagendakan rapat khusus pada 3 November 2025 untuk memutakhirkan dan memvalidasi data tersebut.
Selain masalah data, sistem dan rantai pengawasan juga menjadi pembahasan yang dinilai masih lemah serta potensi sanksi berupa pinalti kuota BBM bersubsidi juga menjadi perhatian serius apabila tidak ditangani secara baik.
Di tengah permasalahan yang kompleks ini, ada kabar menggembirakan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pihak BPH Migas berjanji akan menaikkan kuota BBM bersubsidi secara bertahap, khususnya untuk dua bulan terakhir tahun ini, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Lembata.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Pemda Lembata yang diwakili oleh Wabup Nasir dengan BPH Migas di Jakarta. BPH Migas juga berencana untuk turun langsung ke Lembata guna memastikan kondisi di lapangan.
Wabup Nasir menegaskan bahwa Pemda Lembata harus menyiapkan data yang akurat dan valid agar kunjungan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
Terkait kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2026, BPH Migas akan melakukan pemetaan secara nasional, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Lembata sebagai kabupaten kepulauan yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah lain.
Dalam rapat tersebut, OPD terkait juga menyampaikan laporan mengenai kebutuhan BBM dan rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk konsumen. Dinas Perhubungan melaporkan telah memberikan rekomendasi BBM bersubsidi kepada dua kapal, yaitu Ina Maria dan Lembata Karya Express.
Dinas Perikanan sendiri mencatat terdapat 994 armada kapal nelayan yang tersebar di 9 kecamatan di Lembata, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Nubatukan sebanyak 330 kapal. Sementara jumlah nelayan terdata sebanyak 2.901 jiwa, yang terkategori dalam tiga kelompok yakni nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan.
Sedangkan General Manager PT Satu Lembata, Longginus Lega, dalam laporannya menjelaskan bahwa SPBU Waijarang dan Balauring melayani tiga sasaran utama, yakni pengguna langsung, kendaraan, dan penerima rekomendasi. Dikatakan Longgi, prioritas utama diberikan kepada kendaraan umum, diikuti oleh kendaraan roda dua dan roda empat yang mengantri, serta mereka yang memiliki rekomendasi.
Di titik ini, Wabup Nasir menyoroti kebijakan baru Dinas Perikanan yang memperbolehkan pemilik rekomendasi BBM bersubsidi untuk diwakilkan oleh orang lain melalui surat kuasa. Ia dengan tegas meminta agar kebijakan ini segera dicabut dan aturan yang mewajibkan pengambilan BBM dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan diberlakukan kembali secara ketat.
Sementara, Anggota DPRD Lembata dari partai Gerindra, David Blasius Huklele Gole, yang sempat hadir dalam rapat tersebut, menekankan pentingnya transparansi data kuota BBM bersubsidi di setiap SPBU. Ia meminta agar SPBU menyajikan data bulanan dari Januari hingga Oktober 2025 untuk mengetahui akar permasalahan BBM di Lembata.
David juga menyoroti ketidakhadiran beberapa SPBU dalam pertemuan tersebut, padahal banyak hal yang perlu dikomunikasikan untuk mengatasi masalah kuota BBM, pengawasan, dan sinkronisasi data.
Ia juga menunjukkan data manifes pemuatan BBM dari Larantuka hingga pembongkaran di Lewoleba, serta menyoroti pentingnya penggunaan transportir yang sesuai dengan manifes.
David berharap agar setiap SPBU merilis data bulanan dari Januari hingga Desember, yang kemudian disandingkan dengan data manifes transportir, untuk memastikan pemakaian BBM bersubsidi di Lembata dan mengidentifikasi letak kesalahan yang menyebabkan carut marutnya persoalan BBM.
Dengan adanya rapat internal terbatas ini diharapkan menjadi langkah awal pemerintah untuk menyelesaikan persoalan BBM di Lembata secara komprehensif dan berkelanjutan.(Prokompim/Kominfo Lembata) ***
