Jakarta, Pojoknesia.com - Pemerintah Kabupaten Lembata secara resmi menyerahkan lahan seluas 9 (sembilan) hektare kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata. Penyerahan lahan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, 15 Desember 2025, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Penyerahan dilakukan dalam bentuk dokumen proposal beserta lampiran pendukung, sesuai arahan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rencana yang telah disepakati, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata akan mulai berproses pada awal tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, didampingi Inspektur Kabupaten Lembata, Patris Udjan, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenseslaus Ose. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lembata, baik dari sisi administratif, pengawasan, maupun dukungan sektor pendidikan.
Dengan penyerahan lahan dan dokumen pendukung tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di daerah ini telah siap dilaksanakan, baik dari aspek ketersediaan lahan maupun dukungan penuh pemerintah daerah.
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja yang dilakukan secara terencana, tenang, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Lembata bekerja dengan proses yang matang dan terukur. Hari ini kami buktikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi menghasilkan kepastian pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” tegas Bupati.
Menurut Bupati, kehadiran Sekolah Rakyat di Lembata akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Suku Wolor, yang dengan ketulusan dan tanggung jawab sosial telah menyerahkan lahan untuk kepentingan pendidikan dan masa depan generasi Lembata. Kontribusi tersebut mencerminkan nilai luhur gotong royong serta kepedulian masyarakat adat terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lembata juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya kepada Wakil Menteri Sosial, atas dukungan dan komitmen nyata dalam menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata. Dalam arahan singkatnya, Wamensos menyampaikan bahwa alokasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata diperkirakan mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
Berdasarkan hasil evaluasi di Kementerian Sosial RI hingga akhir tahun 2025, baru dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinyatakan final untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Kupang dan Kabupaten Lembata.
Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung seluruh tahapan pembangunan agar Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Prokompim/Kominfo Lembata) ***
