Dari pojok nusantara untuk Indonesia

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


Program MBG di Lembata Menuai Keluhan, Jhon Batafor Minta Batalkan

Bagi Jhon, meskipun program makan gratis ini diperlukan, namun saat ini yang lebih mendesak adalah peningkatan kualitas pendidikan di Lembata.

Paul Moruk
Senin, 10 Maret 2025 | 23:58:31 WIB
Rapat Kerja Perdana DPRD bersama Pemda Lembata

Lembata- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat respons negatif dari masyarakat sejak hari pertama pelaksanaannya. Alih-alih mendapatkan makanan bergizi lengkap, siswa-siswa di wilayah tersebut justru hanya menerima snack ringan sebagai menu makan siang.

Sejumlah orang tua dan guru di Lembata menyayangkan pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyoroti program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini.

Program makan siang bergizi gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di sekolah. Namun, kenyataannya di lapangan jauh dari harapan masyarakat.

Terkait persoalan yang terjadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata, Jhon Batafor, menyatakan kekecewaannya dan mendesak Bupati Lembata untuk segera membatalkan program tersebut dalam rapat kerja perdana bersama Pemda, Senin (10/3/2025).

Bagi Jhon, meskipun program makan gratis ini diperlukan, namun saat ini yang lebih mendesak adalah peningkatan kualitas pendidikan di Lembata.

"Kenapa kita di Lembata tidak tolak saja program ini? Fakta di Lembata adalah tidak ada anak yang mati karena lapar, tetapi banyak yang putus sekolah karena kekurangan uang untuk pendidikan," ujar Jhon dengan tegas.

Selain itu, Jhon juga mempertanyakan kualitas gizi dari makanan yang disajikan dalam program tersebut. Dia mengungkapkan bahwa banyak makanan yang disajikan ternyata tidak layak konsumsi. 

"Saya mau tanya, apakah program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap uji petik atau bagaimana? Karena saya lihat banyak kasus terkait kualitas makan yang disajikan," kata politisi NasDem Lembata itu.

Pelaksanaan program ini memang menjadi perhatian banyak pihak, mengingat harapan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas makanan bergizi untuk anak-anak. Namun, dengan masalah yang muncul, anggota DPRD Lembata itu mengharapkan adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.


Bagikan

Berita Terkini

62 Warga Binaan Lapas Lembata Terima Remisi Kemerdekaan

Kepala Lapas Kelas III Lembata, Antonius Semuki, mengatakan bahwa dari total 78 penghuni lapas, sebanyak 62 orang memenu

| Selasa, 18 Agustus 2026
Penghormatan Terakhir untuk Mantan Pj Bupati, Bupati dan Wabup Lembata Hadir di Rumah Duka

Ia mengungkapkan rasa syukur karena rombongan Pemerintah Kabupaten Lembata dapat tiba di Kota Kupang dan hadir secara la

| Rabu, 19 Agustus 2026
Paskibra Banitobo Panjat Tiang Bendera Selamatkan Sang Merah Putih

Insiden itu menyebabkan bendera Merah Putih tersangkut di ujung tiang dan tidak dapat diturunkan.

| Selasa, 18 Agustus 2026
Momentum HUT ke-81 RI, PTSL Lembata Terbitkan 2.012 Sertipikat Tanah

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2026 telah menghasilkan 2.012 sertipikat tanah dari target 2.7

| Selasa, 18 Agustus 2026
HUT ke-81 RI, Bupati Kanis Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Kerja Nyata untuk Kemajuan Lembata

Momentum bersejarah tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam melanj

| Selasa, 18 Agustus 2026
Dorong Produktivitas Sawah, Bupati Lembata Tinjau Irigasi Waikomo

Infrastruktur irigasi sepanjang 275 meter tersebut dikerjakan secara swakelola oleh kelompok petani dengan dukungan ang

| Kamis, 13 Agustus 2026
Transformasi Posyandu Jadi Garda Terdepan Layanan Kesehatan

Posyandu adalah garda terdepan. Melalui transformasi layanan primer ini, kita ingin memastikan pelayanan kesehatan tidak

| Jumat, 14 Agustus 2026
Bupati Kanis Kukuhkan 10 Anggota Paskibra Tahun 2026

Momen pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana dan kendit kepada Juana Valenza Magang Sauw.

| Sabtu, 15 Agustus 2026
Pemkab Lembata Tepat Waktu Sampaikan KUA-PPAS 2027, Tidak Masuk Daftar Peringatan Kemenkeu

Sebanyak 363 pemerintah daerah tercantum dalam daftar peringatan tersebut, yang terdiri atas pemerintah kabupaten, kota

| Rabu, 05 Agustus 2026
Indeks Berita

Poling

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan