Dari pojok nusantara untuk Indonesia

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


Program MBG di Lembata Menuai Keluhan, Jhon Batafor Minta Batalkan

Bagi Jhon, meskipun program makan gratis ini diperlukan, namun saat ini yang lebih mendesak adalah peningkatan kualitas pendidikan di Lembata.

Paul Moruk
Senin, 10 Maret 2025 | 23:58:31 WIB
Rapat Kerja Perdana DPRD bersama Pemda Lembata

Lembata- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat respons negatif dari masyarakat sejak hari pertama pelaksanaannya. Alih-alih mendapatkan makanan bergizi lengkap, siswa-siswa di wilayah tersebut justru hanya menerima snack ringan sebagai menu makan siang.

Sejumlah orang tua dan guru di Lembata menyayangkan pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyoroti program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini.

Program makan siang bergizi gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di sekolah. Namun, kenyataannya di lapangan jauh dari harapan masyarakat.

Terkait persoalan yang terjadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata, Jhon Batafor, menyatakan kekecewaannya dan mendesak Bupati Lembata untuk segera membatalkan program tersebut dalam rapat kerja perdana bersama Pemda, Senin (10/3/2025).

Bagi Jhon, meskipun program makan gratis ini diperlukan, namun saat ini yang lebih mendesak adalah peningkatan kualitas pendidikan di Lembata.

"Kenapa kita di Lembata tidak tolak saja program ini? Fakta di Lembata adalah tidak ada anak yang mati karena lapar, tetapi banyak yang putus sekolah karena kekurangan uang untuk pendidikan," ujar Jhon dengan tegas.

Selain itu, Jhon juga mempertanyakan kualitas gizi dari makanan yang disajikan dalam program tersebut. Dia mengungkapkan bahwa banyak makanan yang disajikan ternyata tidak layak konsumsi. 

"Saya mau tanya, apakah program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap uji petik atau bagaimana? Karena saya lihat banyak kasus terkait kualitas makan yang disajikan," kata politisi NasDem Lembata itu.

Pelaksanaan program ini memang menjadi perhatian banyak pihak, mengingat harapan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas makanan bergizi untuk anak-anak. Namun, dengan masalah yang muncul, anggota DPRD Lembata itu mengharapkan adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.


Bagikan

Berita Terkini

Keunikan Sarung Adat Ile Ape Proses 3 Tahun Hargai Rp25 Juta, Memukau Pengunjung Festival Lamaholot

Nilai tinggi dari kain tenun ini bukan semata-mata karena harganya, melainkan karena proses pembuatan yang sangat panjan

| Kamis, 02 Juli 2026
Bupati dan Wakil Bupati Lembata Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara

Mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus

| Rabu, 01 Juli 2026
Aksi Nyata Bupati Lembata: Ikut Angkut Batu Bangun Fondasi TK St. Mikhael Baobolak

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 pada Revitalisa

| Selasa, 30 Juni 2026
Operasi Besar Disiapkan Bupati-Wabup Lembata, Dugaan Bisnis Ilegal BBM Subsidi Jadi Target

Padahal kuota BBM subsidi yang disalurkan ke Lembata disebut sudah sesuai pengajuan daerah. Namun antrean panjang dan ke

| Senin, 29 Juni 2026
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD

Penyampaian laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab eksekutif kepada legislatif dan masyarakat luas atas pengelolaa

| Senin, 29 Juni 2026
Festival Lamaholot 2026 Siap Guncang Lembata, Empat Hari Perayaan Budaya Menuju Panggung Dunia

Festival ini menghadirkan beragam agenda, mulai dari pameran UMKM dan tenun ikat, karnaval budaya, pertunjukan seni etn

| Senin, 29 Juni 2026
Bupati Kanis: Menjadi Pengelola Bank Sampah adalah Pekerjaan Mulia

Ia menekankan bahwa di balik kesan 'kotor' saat bekerja, tersimpan hasil yang sangat bersih dan indah, baik secara fisi

| Sabtu, 20 Juni 2026
Pemkab Lembata Gelar Talk Show, Sosialisasikan Perda Kabupaten Layak Anak

Terdapat lima klaster utama yang menjadi perhatian, yakni pendidikan, kesehatan, budaya, rekreasi, serta perlindungan kh

| Jumat, 19 Juni 2026
Indeks Berita

Poling

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan