Lembata, Pojoknesia.com - Gagalnya uji coba sandar kapal KMP Ile Mandiri di Pelabuhan Waijarang pada Kamis (9/4/2026) memicu ketegangan serius antara publik Lembata dan pihak ASDP.
Aliansi Expedisi Lembata (AXEL) bersama Forum Parlemen Jalanan (FORMALEN) menuding kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi kongsi bisnis tersembunyi di pelabuhan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Koordinator Umum FORMALEN, Cipriaus Pito Lerek, menyatakan secara tegas bahwa aktivitas ASDP di Lembata akan dihentikan sementara sampai uji coba sandar di Waijarang dilaksanakan.
“Mulai malam ini, kami tetap mengawal proses ini. Sampai titik temu kapan uji coba dilakukan, aktivitas ASDP kami tutup,” tegasnya ketika ditemui media di pelabuhan laut Lewoleba Kamis malam.
FORMALEN menegaskan bahwa secara teknis, pelabuhan sudah siap untuk sandar. Pembersihan puing-puing tiang dolphin nomor tiga telah dilakukan, jembatan trestle, Movable Bridge, bollard, serta kedalaman kolam pelabuhan berada dalam kondisi aman.
Bahkan kondisi arus laut pada saat uji coba berada pada slack water, yang seharusnya menjadi waktu paling aman untuk manuver dan sandar kapal.
Meski demikian, kapten KMP Ile Mandiri membatalkan uji coba tanpa penjelasan yang meyakinkan, hanya beralasan arus laut terlalu besar. Pernyataan sepihak dari nakhoda kapal yang hanya berkomunikasi dengan pihak perwakilan ASDP Lembata saat itu menimbulkan spekulasi publik.
Hery Tanatawa, koordinator lapangan FORMALEN, menilai keputusan ini mencurigakan. “Padahal dari asesmen pihak ASDP pusat dan Regional III beberapa waktu lalu, kapal dengan bobot GT 711 ton dinyatakan layak sandar. Ada kongsi terselubung di balik ini,” ungkap Hery.
Broin Tolok, anggota FORMALEN lainnya, menuding adanya kepentingan ekonomi tertentu yang sengaja membuat uji coba gagal.
“Jika kapal bisa sandar, banyak pihak kehilangan keuntungan. Ini permainan ekonomi yang saling menguntungkan di tingkatan pelabuhan,” kata Broin.
Tambahnya lagi, "Kalau ada alternatif lain kita akan upayakan ke pihak-pihak tekait. Yang penting jangan dipersulit. Semua demi menjaga dan mendorong kelangsungan aktivitas ekonomi Lembata."
FORMALEN dan AXEL menekankan bahwa pelabuhan harus dikelola transparan, dan semua aktivitas kapal harus memenuhi standar teknis dan keselamatan.
Ancaman pemblokiran Pelabuhan Lewoleba disampaikan untuk menekan ASDP agar memenuhi komitmen yang telah ditandatangani bersama Pemda Lembata.
Selain menuntut pelaksanaan uji coba sandar, FORMALEN juga mendorong pengembalian pengelolaan pelabuhan ke pemerintah daerah.
“Kami punya wilayah, bayar pajak, tapi nol rupiah yang kami dapat. Kalau perlu, kita ambil alih pengelolaan. Tidak merugikan negara, karena pembangunan pakai uang rakyat,” tegas Hery.
Spekulasi publik menguat terkait motif pembatalan uji coba. Apakah untuk mengamankan biaya perbaikan breasting dolphin yang diperkirakan bisa menelan biaya sekitar kurang lebih Rp 5 miliar, atau ada pihak tertentu yang ingin mengendalikan aliran uang di pelabuhan, belum dapat dipastikan.
Sampai berita ini diturunkan, ASDP Lembata dan Syahbandar belum memberikan klarifikasi resmi.
FORMALEN dan AXEL menegaskan akan terus mengawal proses ini, menuntut transparansi, dan memastikan kapal Ferry tidak boleh bersandar di Lembata sampai uji coba sandar di Waijarang terlaksana sesuai standar keselamatan. ***
