Lembata, Pojoknesia.com — Bantuan alat tangkap pukat, freezer box atau chest freezer, dan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata tahun 2025 terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para nelayan setempat.
Sejak bantuan diterima, penghasilan para nelayan meningkat pesat, dengan rata-rata pendapatan bulanan yang kini mencapai lebih dari Rp 10 juta, naik signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya kurang dari Rp 10 juta.
Mahmud Dahlan, seorang nelayan di Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba Tengah, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan tersebut.
“Sebelum ada bantuan ini, saya hanya menggunakan bodi kapal 3 GT. Sekarang dengan pukat hanyut lima pis, saya bisa melaut dengan lebih baik dan hasilnya pun memuaskan,” ujar Mahmud, saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, meski hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan badai, bantuan yang diterimanya cukup membantu meningkatkan hasil tangkapan ikan, terutama ikan tongkol, cakalang, hingga beduk.
Mahmud juga berharap pemerintah bisa melanjutkan bantuan ini, dengan harapan anaknya yang juga seorang nelayan bisa memperoleh kapal bodi 2 GT untuk beroperasi secara mandiri.
“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, terutama kepada Bupati Lembata, yang telah membantu kami dengan pengadaan pukat ini,” tambah Mahmud.
Selain Mahmud, nelayan lain, Fandi Pramulia, juga merasakan manfaat dari bantuan pukat porsein atau pukat cincin yang diberikan oleh pemerintah.
“Dengan pukat yang baru, hasil tangkapan kami semakin baik, dan kami bisa melaut dengan lebih optimal di sekitar Teluk Lewoleba,” jelas Fandi saat ditemui di Kubur China, Kelurahan Lewoleba Tengah.
Namun, meski peningkatan pendapatan tersebut cukup menggembirakan, para nelayan dan pelaku usaha masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan logistik, terutama dalam proses pemasaran ikan.
Megawati Abubakar, anggota kelompok Sinar Wulan yang bertugas mengolah dan memasarkan ikan, menjelaskan bahwa kendala transportasi laut menjadi isu utama.
“Kami hanya bisa mengirim ikan ke Kupang dan Atambua dengan kapal feri yang beroperasi seminggu sekali. Ini sangat membatasi kecepatan distribusi dan mempengaruhi kualitas ikan,” jelas Megawati.
Pemasaran ikan ke luar daerah, seperti ke Surabaya, juga terbentur oleh keterbatasan peralatan seperti freezer box yang memadai.
“Kami sudah siap dengan jaringan pemasaran, tinggal modal dan alat beku yang kami butuhkan,” ungkap Megawati.
Ia berharap, dengan tambahan modal dan fasilitas yang memadai, pemasaran ikan ke luar daerah, terutama ke Jawa, bisa dilakukan, mengingat waktu pengiriman ke Surabaya direncanakan sebulan sekali.
"Saat ini freezer box dari bantuan pemerintah sebanyak 10 unit, memang sangat membantu, namun untuk skala penjualan yang semakin besar dan pasarannya hingga ke pulau Jawa maka dibutuhkan alat beku yang lebih memadai lagi," ungkap Mega.
Masalah administrasi pengiriman ikan juga menjadi keluhan, terutama terkait dengan biaya Surat Keterangan Asal Ikan (SKA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Menurut Megawati, biaya surat izin ini sangat membebani para pelaku usaha. “Contohnya, untuk ikan cakalang yang dikirim dalam jumlah besar, biaya SKA bisa mencapai Rp 10.000 per kilogram. Jadi, untuk tiga ton ikan, kami harus membayar hingga Rp 30 juta hanya untuk biaya suratnya,” jelas Megawati.
Ia berharap pengurusan SKA dapat diproses di tingkat Kabupaten Lembata oleh Dinas Perikanan setempat, sehingga biaya dapat lebih terjangkau dan mereka tidak perlu membayar biaya yang terlalu mahal.
Selain masalah administrasi, isu lain yang turut menghambat aktivitas nelayan adalah kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.
Mahmud Dahlan mengungkapkan bahwa mereka seringkali harus mengantri selama dua hingga tiga hari untuk mendapatkan 20 liter minyak.
“Kami harus mengantri lama di SPBU, terkadang sampai 3 hari hanya untuk mendapatkan 20 liter minyak. Itu pun belum tentu tersedia. Jika tidak, kami terpaksa membeli BBM di eceran dengan harga yang lebih tinggi,” keluh Mahmud.
Kondisi ini, menurutnya, sangat membebani nelayan yang bergantung pada BBM untuk melaut, terutama dengan harga eceran yang jauh lebih mahal daripada harga resmi.
Dalam beberapa kasus, harga eceran bisa mencapai dua kali lipat harga normal, yang tentu saja menambah biaya operasional nelayan.
Para nelayan berharap agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini dengan memastikan ketersediaan BBM yang stabil dan terjangkau bagi mereka, serta memperbaiki sistem distribusinya agar lebih efisien dan tidak menghambat aktivitas mereka di laut.
Di sisi lain, Fandi Pramulia berharap agar bantuan dari pemerintah dapat berkelanjutan dan lebih ditingkatkan di masa depan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, terutama Dinas Perikanan dan Bupati yang telah memperhatikan kami. Namun, kami berharap bisa mendapatkan bantuan tambahan, baik dalam bentuk peralatan melaut maupun dukungan dalam pemasaran ikan, agar kami bisa lebih mandiri dan terus berkembang,” ujarnya.
Para nelayan di Lembata berharap pemerintah bisa terus mendukung mereka dengan peralatan yang lebih lengkap dan kebijakan yang lebih memihak, terutama dalam hal pengurusan izin dan biaya distribusi, agar sektor perikanan di daerah tersebut dapat berkembang lebih baik dan berdampak positif terhadap perekonomian lokal. (Prokompim/Kominfo Lembata) ***
