Lembata, Pojoknesia.com — Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, S.P., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2027 di Aula Anton Tifaona, Selasa (10/3/26).
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Lembata ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kanis Tuaq menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan amanat undang-undang yang menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar menjalankan agenda resmi. Ini adalah amanat undang-undang. Mari kita bersama memikirkan bagaimana program pembangunan Kabupaten Lembata di tahun 2027 yang disinkronkan dengan program strategis nasional sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan ruang partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga berbagai komunitas, untuk berdialog serta memberikan masukan terhadap rancangan RKPD.
Baca Juga : https://pojoknesia.com/operasi-ketupat-2026-dimulai-polres-lembata-siaga-amankan-arus-mudik
Ia mendorong seluruh peserta forum untuk aktif menyampaikan gagasan maupun kritik terhadap rancangan program yang telah disusun pemerintah daerah.
“Silakan berdialog, menyampaikan ide, dan mengkritisi rancangan yang ada. Dari sinilah kita menyelaraskan pikiran untuk memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Bupati Kanis juga mengingatkan seluruh peserta agar mengusulkan program pembangunan yang realistis dan terukur, mengingat kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi anggaran.
Baca Juga : https://pojoknesia.com/pemkab-lembata-dukung-operasi-katarak-gratis-bagi-masyarakat-wilayah-3t
“Saat ini kita sedang menghadapi efisiensi anggaran. Karena itu kita harus bijak. Jangan membuat program yang terlalu besar tetapi sulit dibiayai. Program yang diusulkan harus realistis, fokus, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tema RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027 adalah “Sinkronisasi Program Strategis Nasional (ProSN) Tematik Pembangunan Nasional dan Rancangan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027.” Tema tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah pusat menetapkan sejumlah prioritas program, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Rumah Susun, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan.
Sementara itu, program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pengelolaan NTT Mart, penanganan kemiskinan ekstrem, BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan, dan penanganan stunting.
Baca Juga : https://pojoknesia.com/pemerintah-lembata-bahas-revitalisasi-depot-bbm-bersama-pt-grayson-alfarezy-sapujagad
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan sejumlah program prioritas daerah, yakni sektor nelayan, pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Karena itu kita harus memastikan program yang dirancang benar-benar mendorong ke arah kebijakan ini,” ujarnya.
Baca Juga : https://pojoknesia.com/dealer-suzuki-mobil-lembata-berbagi-kasih-dan-buka-puasa-bersama-anak-yatim
Menurut Bupati Kanis, forum konsultasi publik tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sehingga tercipta sinergi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2027 turut dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Lembata Bercmans D. Wutun serta para pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. (Kominfo Lembata) ***
