Lembata, Pojoknesi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Kepatuhan Pemkab Lembata dalam memenuhi jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-50/MK/PK/2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Peringatan Keterlambatan Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan dokumen KUA-PPAS paling lambat pada minggu kedua Juli 2026 atau tanggal 12 Juli 2026 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation (SIKD-NG).
Lampiran surat tersebut memuat daftar pemerintah daerah yang belum melengkapi penyampaian KUA-PPAS hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sebanyak 363 pemerintah daerah tercantum dalam daftar peringatan tersebut, yang terdiri atas pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di berbagai wilayah Indonesia.
Kabupaten Lembata tidak termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Lembata telah memenuhi kewajiban penyampaian dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sesuai jadwal yang ditentukan Kementerian Keuangan.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tercatat masih terdapat 20 pemerintah daerah yang masuk dalam daftar peringatan keterlambatan, yakni Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kupang, Manggarai, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka, serta Kota Kupang.
Tidak masuknya Kabupaten Lembata dalam daftar tersebut menjadi indikator kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi dan jadwal penyampaian dokumen perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kepala daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), seluruh perangkat daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/kinerja-gemilang-tiga-opd-dongkrak-pad-lembata-hingga-rp17-miliar
Ketepatan waktu penyampaian KUA-PPAS tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang disiplin, taat regulasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai dokumen yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), KUA-PPAS memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyampaiannya secara tepat waktu diharapkan dapat memperlancar proses pembahasan APBD bersama DPRD sehingga seluruh tahapan penganggaran berjalan sesuai jadwal.
Di bawah kepemimpinan Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P., dan Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, S.Sos., Pemkab Lembata terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan disiplin, kolaborasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pemkab Lembata meyakini bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Bupati Kanis mengingatkan seluruh perangkat daerah agar terus mempertahankan profesionalisme, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menjaga konsistensi dalam memenuhi setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/bupati-dan-wakil-bupati-lembata-hadiri-upacara-hut-ke-80-bhayangkara
Keberhasilan memenuhi ketepatan waktu penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata. ***
