Lembata, Pojoknesia- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama satu minggu terakhir di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kelangkaan BBM ini, terutama jenis Pertalite dan Pertamax, turut menyebabkan lonjakan harga jual di tingkat pengecer. Sebelumnya, BBM jenis Pertalite dan Pertamax dijual dengan harga Rp 20.000 per botol, namun kini harganya melonjak menjadi Rp 30.000 per botol, meski dengan takaran yang sudah dikurangi.
Menyikapi permasalahan ini, pemerintah telah menggelar rapat bersama para pengelola SPBU untuk mengecek langsung permasalahan dan kendala yang dialami.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya usai bertemu dengan para pengelola SPBU, Selasa, (11/03/2025) siang.
Nasir mengatakan pemerintah menghadirkan para pengelola SPBU agar bisa tahu permasalahan baik terkait kuota maupun mekanisme pendistribusian.
“Jika ada kendala yang dihadapi SPBU, pemerintah dapat membantu memfasilitasi penyelesaiannya,” Ucapnya.
Lebih lanjut Nasir mengatakan bahwa permasalahan BBM terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, dalam rapat ia menekankan untuk menciptakan stabilisasi dan tidak mau melihat lagi adanya antrean yang sangat menyita waktu.
“Ini kejadian hampir setiap tahun, entah lari kemana bensin ini saya juga bingung, maka dari itu nanti kami akan turun ke lapangan untuk jaga sendiri itu nosel agar tahu permasalahannya ada dimana,” Ucap Nasir tegas.
Langkah ini dilakukan untuk bisa mengetahui dan memetakan pada hari apa saja mobilitas ramai dan kapan mobilitas kurang, serta pemerintah ingin memastikan mulai dari pembongkaran, banker, sampai pada pendistribusian sehingga tahu jika ada kekurangan, dan larinya ke mana.
“Kami mau masyarakat itu memandang bahwa pemerintah hadir. Kehadiran pemerintah adalah untuk menciptakan pengendalian dan pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat yang dialamatkan terkait dengan BBM bersubsidi,” Ungkap Wabup Nasir.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah ini agar kelancaran distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak semakin terbebani.
